I. 7. Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Umum UU 41 tahun 2009. PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Buku Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit TIM PENYUSUN Buku Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit ini disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan terkait, antara lain: 1. 2. penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang No. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. DINAMIKA HUKUM PENGATURAN PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN KEPALA SAWIT. Agrarische Wet 1870 menjadi landasan yuridis formil masuknya. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85); 12. Dokumen ini juga berkaitan dengan peraturan. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Agustus 2013. Issue No. Berlaku. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan, Kebakaran hutan. Risalah Pembahasan Undang-Undang Perkebunan Lama. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004. Ruang Lingkup Pembahasan 1. CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang diajukan empat lembaga swadaya masyarakat. Perdirjen PPKL Nomor P. Tentang Tokopedia; Hak Kekayaan. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 5619, LL SETNEG: 29 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ABSTRAK:No. Tipe Dokumen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; b. Tidak semua kasus pencurian di wilayah perkebunan diterapkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014. 000 ha, dan tembakau 5. perkebunan perlu diatur dalam suatu undang-undang; ANOTASI 2018 2 Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Bagikan. UU Cipta Kerja mengubah pasal 58 dalam Undang-Undang Perkebunan, dimana ketentuan mengenai kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang sebelumnya ‘paling rendah 20%’. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (2014). Perekonomian, maka paling tidak norma,. Oleh Drs. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Sarana dan Prasarana. Perubahan ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Tarif PPN. Pakar Hukum Kehutanan dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Dr Sadino, SH,. Jenis us aha perkebunan dapat mencakup usah a budi daya tanaman pe rkebunan, usaha pengolahan hasil ABSTRAK: 1. Bab II Perencanaan Perkebunan 2. 2018. H. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Sosial,. PERKEBUNAN. 2020. Permasalahan yang timbul dari masalah perkebunan. TEMPO. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; b. 2) Adanya surat rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan; 3) Minimal memiliki data : Nama petani, Alamat pekebun, Nama kelompok tani, Jenis tanaman, Tahun tanaman, Lokasi/ titik koordinat kebun, Luas area kebun, Produksi per tahun, Data penjualan. Perdirjen PPKL Nomor P. Direktorat Jenderal Perkebunan Jl. RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020–2024. keputusan komisi pengawas persaingan usaha 63 nomor : 05/kppu/kep/ix/2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 bab i ketentuan umum 64. Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 5 Tahun 1960 Undang-Undang Perkebunan No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun BAB I KETENTUAN UMUM. PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN1 Oleh: Christovel Rezky Janes Tendea n2 ABSTRAK. Sarana dan Prasarana. bahwa untuk meningkatkan. Terkait Implikasi Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal tersebut sebelumnya sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 55/PUU-VIII/2010, yang pada intinya membatalkan pasal tersebut karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan Menteri Peranian Nomor 511/Kpts/ PD. Bagikan. 2018, Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Di Riau Terhadap Ekosistem Lingkungan, Jusuf Kalla School Of Government. Peraturan Pemerintah Nomor 26. Indonesia 2018-2020, (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019), hlm. 206-207. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas TanamanPerkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan. 61 Tahun 2015 jo Penjelasan Umum UU 41 tahun 2009. UU No. Perkebunan - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik atau Kuasanya yang Sah menyebutkan bahwa jika terjadi pemakaian tanah seperti yang dimaksud pasal a quo, maka yang diutamakan adalah dengan jalan musyawarah. U. e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Bola panas” UU tersebut kini ada di Presiden Jokowi untuk ditandatangani. PERKEBUNAN. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);. Pasal 2 Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi: a. Harsono RM No. direktur jenderal perkebunan nomor: 105/kpts/pi. meningkatkan pendapatan masyarakat; b. 000 ha, kopi 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (1999). Dokumen ini berisi tentang peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang tata laksana dokumen lingkungan hidup. PERTIMBANGAN. Pengembangan. | 04-07-2018. 11 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkebunan, No. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing -masing d an untuk. 12 Indonesia, Ombudsman Sulawesi Tengah, “Ombudsman Temukan Maladministrasi Perkebun- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disahkan Presiden Dr. com sebelumnya,. , M. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Untuk memberikan porsi yang layak kepada perempuan, India membuat undang-undang baru yang menetapkan 33 persen kursi di Parlemen dan dewan. Selain menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, tanggal 19 September 2011 yang menyatakan Pasal 21 beserta penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang. Bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang. 39 Tahun 2014 LN No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013. 5 tahun 1999 4. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN. Rp140. Undang-undang (UU) tentang Perikanan. Salam dan Amir Ilyas, 2018: 30). Undang Perkebunan memberi sanksi administratif terhadap perusahaan . Undang-undang (UU) NO. (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93). Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 8. com, JAKARTA — Pemerintah berencana menyusun sejumlah kebijakan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya pada sektor perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan tebu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentangUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 10 Tahun 2018 – Pedoman Penilaian Keberhasilan Pemulihan. Suara. meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti; d. Yang dimaksud dengan Perkebunan dalam undang undang ini adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat. :. dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2004 T entang Perkebunan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkebunan) yaitu perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu. UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 (UU/2004/18) (2004) tentang Perkebunan. NOMOR 18 TAHUN 2004. Dokumen ini menjelaskan tentang persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengelolaan dokumen lingkungan hidup, termasuk izin lingkungan, amdal, ukl, upl, dan rkl-rpl. . Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam kajian konseptual ini, sebagai berikut: (1). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 201 4. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Pemerintah Pusat . Peraturan Menteri Pertanian NO. Kegiatan usahaPerkebunan; Mengingat : 1. Untuk memahami lebih lanjut terkait asas tersebut, berikut penjelasan tentang asas-asas. 000. INDEKS BERITA. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010. MENGENAI TANAH-TANAH PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. Disahkan di Jakarta. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN -2- 2. Berbeda dengan artikel ini yang lebih spesifik pada analasis dalam Pasal 14 UUPTK. Perekonomian, maka paling tidak norma,. com (ADM) Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI pada rapat paripurna yang digelar hari Senin (5/10/2020). Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum. Bahasa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1. Masih terkait sawit apakah masuk tanaman hutan, Hariadi mengemukakan, berbagai persoalan pengelolaan hutan dan perkebunan kelapa sawit pernah dicoba diselesaikan melalui Instruksi Presiden No 18 Tahun 2018 yang berlaku selama tiga tahun. 283 Tahun 2018 tentang Perubahan pertama Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Perkebunan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,4 jadi analisisnya secara umum. Pasal 55 UU Perkebunan menyatakan: Setiap Orang secara tidak sah dilarang: mengerjakan, menggunakan,. ABSTRAK: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum. Tipe Dokumen. Peraturan BPOM No. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Oleh ERMANTO FAHAMSYAH (Desember 2014). M. PP ini mengatur mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 2. Diper-timbangkan pula bahwa penyelenggaraan perkebunan diatur dalam Un-dang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat,. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OL4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 3O8, Tambahan l,embaran Negara. Adapun Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa. 020/11/2017 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/Kb. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 8. 2014. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti; d. 1. 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 42. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang. Bab V Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan D. Pengembangan Ternak Sapi Potong Melalui Integrasi Sawit-Sapi Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah Beranda. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. teknik Peremajaan kelapa sawit, antara lain pembukaan/pembersihan lahan, pengadaan benih, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman Dasar Hukum. Menurut Pasal 2 UU 39/2014, perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 13 tahun 1956 (L. Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN. 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2 dan 3 . Survey IKM Hasil Survei Kepuasan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau. ,(2020), “Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan (Analisis Putusan Nomor: 211/Pid. Undang-undang Perkebunan maka dalam implementasi terjadi kesulitan karena terjadi multi tafsir daam penegakan hukum Kata Kunci : Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian, Perkebunan, Penegakan Hukum PENDAHULUAN Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditempatkan dalam. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 929 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. Untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit, undang-undang Indonesia mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan serangkaian izin pemerintah dari berbagai departemen. Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826) diubah sebagai berikut: 1. UUD 1945. 2. 5 Tahun 2018 – Juknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Bagian Usaha dan Kegiatan; Perdirjen PPKL Nomor P. D. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 12. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA. telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. 10 Tahun 2018 – Pedoman Penilaian Keberhasilan Pemulihan. bahwa dalam mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran lahan dan kebun dibutuhkan sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/Kb. 065 4. 035 . 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN. Pasal 1 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UUP) dijelaskan satu demi satu hal-hal yang berkaitan dengan Perkebunan. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN. “Padahal pembangunan kebun plasma adalah kewajiban yang sudah diatur dalam undang-undang perkebunan,” ujar Iwan Nurdin. SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Mengubah : UU No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan. UU 2023. August 2018;. Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan.